Halangi Penangkapan Mas Bechi Bisa Dijerat UU TPKS, DPR: Bapaknya Minta Anak Tidak Ditangkap, Simpatisan Halau Aparat

 

Suara.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Luluk Nur Hamidah, menilai bahwa pihak yang menghalang-halangi agar Moch Subchi Al Tsani (MSAT) atau akrab disapa Mas Bechi, tak ditangkap, bisa dijerat pidana dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Mas Bechi merupakan anak petinggi Pengasuh Ponpes Shiddiqiyyah, KH Muhammad Mukhtar Mukthi. Kiai Mukhtar sendiri berkali-kali meminta polisi tak menangkap Mas Bechi dan berjanji akan menyerahkan sendiri anaknya ke polisi.

Polisi sudah berusaha melakukan penjemputan paksa namun mendapat perlawanan dari simpatisan Ponpes Shiddiqiyyah. Bahkan, Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha terkena siraman kopi panas dari salah seorang simpatisan hingga terluka.

"Untuk kasus di Jombang, pihak yang menghalangi jika diterpakan UU TPKS, maka bisa dijerat pidana. Bapaknya sudah jelas terbuka minta agar anaknya tidak ditangkap. Lalu simpatisan yang secara sengaja menghalangi aparat melakukan penangkapan, apalagi dengan perlawanan," kata Luluk kepada wartawan, Jumat (8/7/2022).

Aturan yang dimaksud Luluk tersebut tertuang dalam Pasal 19 UU TPKS, yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara TPKS dapat diancam Pidana penjara paling lama 5 tahun.

Untuk itu, Luluk meminta pihak kepolisan turut menerapkan UU TPKS dalam kasus Mas Bechi. Terlebih untuk kasus pencabulannya, maupun terkait pihak-pihak yang menghalangi penyidikan.

"Pembelaan harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang dibenarkan secara hukum, misalnya melalui lawyer atau pengacara,” tuturnya.

sumber suara