Amien Rais, Din Syamsuddin, dan Sri Edi Swasono Gugat Perppu Corona ke MK


Perppu Corona kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara sebelumnya diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dkk, kini diajukan oleh Amien Rais dkk. BEST PROFIT 

Sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (16/4/2020), gugatan itu diajukan oleh tiga orang. Yaitu Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin, red), Sri Edi Swasono, dan Amien Rais. Mereka mengajukan pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu RI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan terhadap UUD 1945. BESTPROFIT
Poin apa saja yang digugat? MK belum melansir lengkap permohonan mereka. PT BESTPROFIT
Sebelumnya, MAKI juga menggugat Perppu Corona. Khususnya Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi: PT BESTPROFIT FUTURES
(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. BESTPROFIT FUTURES
(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PT BEST PROFIT
(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. PT BEST PROFIT FUTURES
Sumber : detik

Komentar